Strategi ORBA yang Harus Ditiru SBY

Sumber: lensaindonesia.com

Mengenang kembali keberhasilan Orde Baru dalam menjalankan pemerintahan yang stabil, keamanan yang terkendali, ketersediaan pangan yang terjaga, dan tingkat kesejahteraan yang tinggi menjadi komoditi yang menarik sebagai jargon politik berbagai parpol politik menjelang suksesi kepemimpinan negeri ini.

Hal ini didukung pula hasil survei yang menyatakan bahwa masyarakat Indonesia rindu akan masa lalu kesuksesan Rezim Soeharto menata Indonesia yang gemah ripah ripah loh jinawi.

Sekarang orang meributkan kegagalan pemerintahan pasca kekuasaan Soeharto mewujudkan kondisi Indonesia seperti  semula. Padahal Soeharto membutuhkan dua puluh tahun masa pemerintahannya untuk mencapai masa keemasan pertumbuhan ekonomi yang semu itu. Sementara masyarakat kini mengharapkan  SBY dapat menggunakan tongkat Harry Potter untuk mengubah semuanya.

Menurut saya, SBY pun bisa menjadikan Indonesia kembali makmur seperti nostalgia masyarakat yang pernah menikmati kue pembangunan Orde Baru, yaitu dengan mengikuti strategi yang dilakukan rezim Soeharto, seperti:

1. Jangan ada pihak oposisi alias kaum pembangkang. Mereka yang berseberangan dengan SBY harus dienyahkan, baik itu dengan penculikan, petrus yang kembali digiatkan, maupun pembunuhan karakter terhadap keluarga para oposisi. Hal ini bukan hanya dilakukan oleh rezim Soeharto, tapi banyak pula dilakukan oleh pemerintah otoriter lain di dunia untuk menjaga stabilitas keamanan pemerintahannya dan terbukti andal, sehingga SBY dapat dengan leluasa menjalankan semua kebijakannya tanpa ada rongrongan dari pihak lain.
2. Semua informasi dikendalikan oleh pemerintah. Tutup semua stasiun televisi, pemancar radio, dan media cetak. TVRI dan RRI dikembalikan pada khittahnya sebagai corong pemerintah. Dengan penguasaan sumber informasi, maka SBY dapat menjalankan politik pencitraannya dengan lebih efektif. Hidup di Indonesia serasa di surga. Kekerasan, kelaparan, dan kriminalitas hanya terjadi di luar sana, bukan di Indonesia.
3. Pemilihan kepala pemerintah daerah ditentukan oleh pemerintah. Dengan begitu SBY dapat menempatkan orang-orang kepercayaannya diberbagai lini, sehingga semua kebijakan pemerintah dapat berjalan mulus.
4. Keberadaan partai politik diminimalisir. Mengikuti garis Soeharto, maka partai politik cukup tiga atau dua. Toh, ini sekedar kamuflase agar terlihat seperti negara demokrasi. Rawat dan giring agar partai politik tidak membesar liar.

Yakinlah, bila SBY mau mengikuti kebijakan Orde Baru, maka dengan singkat Indonesia akan kembali menjadi salah satu macan dunia sebagai kekuatan ekonomi, kekuatan keamanan, dan kekuatan politik seperti keinginan mayoritas masyarakat Indonesia dalam hasil survei tadi.

Toh, masyarakat tak memperdulikan bagaimana kehidupan politiknya, berapa banyak orang mati karena kekuatan senjata penguasa, dan perbuatan zalim lain dari pemerintah. Selama kebutuhan hidup terpenuhi dan bukan diri beserta keluarganya yang  terzalimi, maka dunia serasa di surga. Aman tentram gemah ripah loh jinawi. Beres.

Demokrasi Versi Rezim Berkuasa

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi tak langsung). Istilah ini berasal dari bahasa Yunani δημοκρατία – (dēmokratía) "kekuasaan rakyat",yang dibentuk dari kata δῆμος (dêmos) "rakyat" dan κράτος (Kratos) "kekuasaan", merujuk pada sistem politik yang muncul pada pertengahan abad ke-5 dan ke-4 SM di negara kota Yunani Kuno, khususnya Athena, menyusul revolusi rakyat pada tahun 508 SM.

Semangat Demokrasi sempat padam ketika perjalanan sejarah dunia lebih mendukung sistem kerajaan. Ini terlihat ketika Eropa menganut  sistem feodal dimana kehidupan sosial dan spiritual dikuasai Paus dan pemuka agama sementara kehidupan politik dikuasai para bangsawan.

Barulah ketika pemikir-pemikir jenial yang muak dengan kekisruhan, skandal, dan pertumpahana darah antar kerajaan kembali melirik sistem Demokrasi. Pemikir-pemikir yang mendukung berkembangnya Demokrasi mulai bermunculan seperti John Locke dari Inggris (1632-1704) dan Mostesquieu dari Perancis (1689-1755). Menurut Locke hak-hak politik mencakup atas hidup, hak atas kebebasan dan hak untuk mempunyai milik (life, liberty and property), sedangkan Montesquieu menyusun suatu sistem yang dapat menjamin hak-hak politik dengan pembatasan kekuasaan yang dikenal dengan Trias Politica. Trias Politica sendiri menganjurkan pemisahan kekuasaan, bukan pembagian kekuasaan. Kekuasaan pemerintahan dipisah menjadi 3 kekuasaan. Ketiganya terpisah agar tidak ada penyalahgunaan wewenang. Dalam perkembangannya konsep pemisahan kekuasaan sulit dilaksanakan, maka diusulkan perlu meyakini adanya keterkaitan antara tiga lembaga yaitu eksekutif, yudikatif dan legislatif.

Dalam perjalanannya, Demokrasi mengalami perkembangan, baik itu dalam hal definisi maupun adanya penambahan nama. Secara definisi, ada Demokrasi Parlementer, Demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan, Demokrasi melalui Referendum, dan banyak lagi, sedangkan demokrasi dengan penambahan nama, kita ambil contoh di Indonesia, yaitu Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, dan Demokrasi Pancasila. Evolusi demokrasi pun akan terus berlanjut.

Definisi Demokrasi yang dianut  oleh beberapa Negara, yaitu:

1.      Demokrasi Parlementer, adalah suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan badan legislatif lebih tinggi dari pada badan eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Perdana menteri dan menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Dalam demokrasi parlementer Presiden menjabat sebagai kepala negara.

2.      Demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan, dianut sepenuhnya oleh Amerika Serikat. Dalam sistem ini, kekuasaan legislatif dipegang oleh Kongres, kekuasaan eksekutif dipegang Presiden, dan kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung. Dengan adanya pemisahan kekuasaan seperti itu, akan menjamin keseimbangan dan menghindari penumpukan kekuasaan dalam pemerintah.

3.      Demokrasi melalui referendum adalah pengawasan dilakukan oleh rakyat dengan cara referendum. Sistem referendum menunjukkan suatu sistem pengawasan langsung oleh rakyat. Demokrasi Referendum terbagi dua lagi, yaitu referendum obligator yang lebih menekankan pada pemungutan suara yang wajib dilakukan dalam merencanakan pembentukan UUD Negara  dan referendum fakultatif yang menenkankan pada pemuungutan suara tentang rencana undang-undang yang sifatnya tidak wajib.

Tapi ada fenomena menarik mengenai demokrasi bila itu berkaitan dengan kekuasaan  rezim sebuah pemerintahan. Dengan dalih azas kebebasan bersuara, berpendapat, dan untuk kemaslahatan umat, maka berbagai faham demokrasi dengan sebutan yang disesuaikan dengan kepentingan rezim tersebut terbit. Dalam sejarah perjalanan Bangsa Indonesia, kita mengenal  Demokrasi versi pemerintahan Orde Baru, yaitu :

1.      Demokrasi Liberal adalah demokrasi yang mendasarkan pada sistem dimana kekuasaan penguasa dibatasi secara ketat sementara setiap individu diberikan kebebasan secara istimewa. Di sini negara tidak ikut campur dalam urusan warganya kecuali yang menyangkut kepentingan umum, seperti bencana alam, hubungan luar negeri, dan lain-lain.

2.      Demokrasi Terpimpin adalah adalah demokrasi yang sempat ada di Indonesia, yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpinnya saja.

3.      Demokrasi Komunis adalah demokrasi yang mendasarkan diri pada ajaran Karl Marx dimana hak perseorangan harus dikalahkan dan dijadikan milik bersama. Sistem ini juga menghendaki pengaturan masyarakat secara keseluruhan atas dasar tertentu dengan kelomp kecil penguasa yang memonopoli kekuasaan.

4.      Demokrasi Pancasila adalah  demokrasi yang bersumber pada
kepribadian dan filsafat hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini
menyebabkan berbagai bentuk pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, & bernegara harus berdasarkan Pancasila.

Dan sekarang setelah runtuhnya Blok Timur dan meninggalkan satu kekuatan saja, AS dan Barat, maka sejarah Demokrasi pun terus bergulir. Kini Barat menebarkan Demokrasi Koboy ke seluruh penjuru dunia. Sebenarnya sistem ini telah lama diterapkan, tapi tidak teraktualisasikan karena kalah, atau bisa saja disembunyikan, dengan persoalan-persoalan dunia lainnya.

Sekarang apa itu Demokrasi Koboy? Demokrasi Koboy, Demokrasi yang dikemas sedemikian rupa dan berkedok atas azas kebebasan berpendapat yang diperkenalkan oleh Amerika Serikat dan begundal-begundalnya, mempunyai  definisinya sederhana saja, yaitu suatu negara dikualifikasikan sebagai negara demokrasi apabila negara tadi bersedia menjadi hamba AS dan Negara Barat serta mau menjalankan kebijakan dan menjaga semua kepentingan Barat di Negara tersebut.

 Kita ambil contoh :

1.      Pemerintahan Soekarno awalnya adalah partner dunia Barat hingga kekuasaannya bisa langgeng dengan Demokrasi Terpimpinnya hingga ketika Soekarno beralih ke Rusia, maka Barat pun bergerak menjatuhkannya.

2.      Pemerintahan Soeharto mampu berkuasa selama 32 tahun karena selalu manut dengan Barat. Hanya karena kekuatan rakyat saja Orde Baru dapat ditumbangkan.

3.      Kemenangan Hamas pada Pemilihan Umum Palestina dianggap tidak sah oleh Barat karena Hamas mustahil untuk bisa dijadikan boneka Barat. Padahal Pemilihan Umum tersebut dinyatakan berjalan baik oleh pengamat asing yang notabene berasal dari Barat.

4.      Hosni Mubarak yang telah berkuasa selama 30 tahun tetap didukung Barat dengan misi diplomatiknya, “tak mau campur tangan urusan dalam negeri negara lain”, meskipun nyata-nyata Hosni Mubarak adalah diktator. Alasannya hanya satu, Hosni Mubarak mau menjaga kepentingan Israel dan Barat di kawasaan Timur Tengah.

Sebenarnya terlalu banyak contoh kesewenang-wenangan Barat dalam menanamkan konsep Demokrasi Koboi diberbagai belahan dunia ini dan atas nama nikmatnya kekuasaan pula banyak kepala pemerintahan yang dengan rela menjadi kaki tangan Barat.